TARAKAN – Ada 3 strategi yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam upaya percepatan penanganan wabah Covid-19. Strategi pertama, adalah melakukan langkah preventif atau pencegahan. Bentuknya, intens mensosialisasikan gaya hidup sehat dan penerapan protokol kesehatan sebagaimana saran WHO. “Ini dilakukan jauh hari sebelum Kaltara terdeteksi terpapar Covid-19,” kata Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menjadi narasumber pada Webbinar Series 4.0 “New Norm : Momentum Recovery Perekonomian Kalimantan Utara” bagian 1 bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara Yufrizal di ruang rapat lantai 2 Kantor Perwakilan BI Kaltara, Kota Tarakan, Selasa (16/6) pagi.
Strategi kedua, melakukan pengujian dan tracking dengan baik. Dan, strategi ketiga adalah melakukan peningkatan fasilitas kesehatan.
“Yang patut disadari, ketiga strategi diatas dilakukan dalam kondisi anggaran yang terbatas. Pun demikian, Pemprov Kaltara juga telah melakukan refocusing alokasi APBD 2020 hingga mencapai Rp 109,1 miliar. Dengan upaya tersebut, berbagai peningkatan dilakukan. Salah satunya, meningkatkan kemampuan RSUD Kota Tarakan untuk melakukan uji sampel swab secara TCM maupun PCR secara mandiri dalam beberapa hari kedepan. Tak itu saja, peningkatan fasilitas kesehatan juga dilakukan di setiap kabupaten yang ada,” urai Irianto. Pemprov juga menyediakan program rapid test gratis bagi santri, mahasiswa juga warga kurang mampu dan warga yang benar-benar membutuhkan. “Dengan ketiga strategi itu, berbagai kemajuan dalam hal penanganan Covid-19 dihasilkan. Dimana, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, angka kesembuhan pasien Covid-19 di Kaltara berada pada tingkat ke-3 nasional. Ini cukup mengejutkan saya, karena tidak diperkirakan sebelumnya lantaran kita menyikapinya sebagaimana yang dianjurkan WHO. Pada peringkat 1 adalah Provinsi Riau dan kedua Aceh,” jelas Gubernur.
Selain itu, angka reproduksi kasus Covid-19 di Kaltara juga masih dibawah 1, yakni 0,36 per 10 Juni 2020. Artinya kerentanan paparan virus dari seorang yang terkena Covid-19, sangat rendah terhadap orang lain. “Menyikapi hal tersebut, sedianya pemerintah kabupaten/kota di Kaltara, harus menerapkan kebijakan yang tepat. Semisal, penerapan PSBB harus memperhitungkan sejumlah parameter yang tepat. Kalau tidak dipertimbangkan dengan baik dan dikalkulasikan dengan tepat maka akan menyulitkan sektor kehidupan yang ada. Salah satunya perekonomian masyarakat,” ucap Irianto.
Pemprov, kata Gubernur juga fokus dalam upaya penanganan dampak sosial-ekonomi. Terkait hal ini, Pemprov Kaltara menyelenggarakan program bantuan sosial tunai sebesar Rp 200 ribu per kepala keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 juga pekerja terdampak. Lalu berusaha mempertahankan investasi dan memfasilitasi investor. Menetapkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi pada sektor UMKM. Dan, meneruskan program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang dan Penumpang dengan anggaran Rp 23,1 miliar. “Upaya tersebut, akan terus dilakukan. Lantaran, berdasarkan laporan BI Kaltara terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan I 2020 akibat pandemi Covid-19. Dimana pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan I 2020 sebesar 5,01 persen, melambat dibandingkan triwulan I 2019 sebesar 7,13 persen,” papar Gubernur.
Pun demikian, 4 proyek strategis Kaltara akan dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kaltara. Yakni KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, PLTA Kayan, KBM Tanjung Selor dan Food and Rice Estate. “Ini menunjukkan Kaltara tetap waspada terhadap berbagai dampak yang mungkin muncul nantinya. Terpenting, kita harus tenang dan bijak melawan Covid-19. Lalu, melakukan langkah strategik untuk menanganinya baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Selanjutnya, terus waspada terhadap kemungkinan munculnya serangan Covid-19 gelombang kedua,” tutup Gubernur.(humas)
