Besok, Pemprov Layani Pengobatan Gratis di Lokasi Kebakaran Juata Laut

Besok, Pemprov Layani Pengobatan Gratis di Lokasi Kebakaran Juata Laut
Infografis © Humas Prov Kaltara

TANJUNG SELOR – Guna mengurangi beban para korban bencana kebakaran di Kelurahan Juata Laut, Kota Tarakan yang terjadi beberapa hari lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menggelar pelayanan pengobatan gratis bagi warga terdampak dan sekitar wilayah bencana.

Diungkapkan Gubernur, selain bantuan dalam bentuk materi, warga terdampak bencana juga sangat memerlukan bantuan pengobatan. Dari itu, diperintahkanlah Dinkes untuk menggelar pengobatan gratis yang dilakukan dokter umum dan spesialis sesuai dengan kebutuhan warga. “Oleh Dinkes, pelayanan pengobatan gratis ini difokuskan di wilayah eks kebakaran, pada hari Rabu (26/6) di SD Negeri 033 Juata Laut,” kata Irianto.

Dalam pengobatan ini, terlibat 10 dokter umum dan 5 dokter spesialis. Yakni, spesialis penyakit dalam, anak, mata, paru dan kulit. “Untuk jumlah dokter, baik umum maupun spesialisnya, Dinkes masih berkoordinasi dengan pihak RSUD Tarakan,” jelas Gubernur.

Waktu pelayanan pengobatan gratis, dimulai dari pukul 8 pagi hingga selesai. “Saya mengundang dan mengajak seluruh warga terdampak bencana kebakaran, juga warga sekitar yang butuh pelayanan kesehatan untuk memanfaatkan layanan gratis ini,” urai Irianto.

Pelayanan ini, merupakan bagian dari program dokter terbang yang dilaksanakan Dinkes Kaltara setiap tahun. Pada tahun ini, program tersebut menerima alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara senilai Rp 793 juta. “Program ini untuk pelayanan kesehatan di 14 wilayah DPTK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan) di Kaltara. Salah satunya di Kota Tarakan,” timpal Kepala Dinkes Kaltara, Usman. Sebagai informasi, sejak dimulai pada 2014, hingga Mei 2019, program dokter terbang yang digagas langsung oleh Gubernur Kaltara D H Irianto Lambrie, sudah melayani 8.324 warga di wilayah DPTK.(humas)