Pemprov Usulkan Rp 146 M untuk Sekolah

Pemprov Usulkan Rp 146 M untuk Sekolah
© Humas Prov Kaltara

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun ini mengusulkan Rp 146 miliar yang difokuskan untuk pembangunan dan rehab sekolah hingga pengadaan alat praktek siswa. Usulan ini, kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Sigit Muryono akan disampaikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). “Mudah-mudahan upaya kita dapat terealisasi, paling tidak separuh dari yang kita usulkan,” kata Sigit.

Sigit mengatakan DAK yang berjumlah Rp 146 miliar itu,  sebanyak 97 sekolah yang diusulkan untuk pembangunan hingga rehab sekolah. Terdiri dari, 68 Sekolah Menengah Atas (SMA), 24 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 5 Sekolah Luar Biasa (SLB) demikian pula SMA dan SMK swasta. “Sebanyak 97 sekolah itu merupakan usulan dari masing-masing sekolah yang ada di Kaltara kepada Disdikbud Kaltara. Itulah yang kami usulkan melalui DAK,” ucapnya.

Usulan pembangunan sekolah melalui DAK itu hampir separuhnya sudah disetujui. Namun ada beberapa data sekolah yang diusulkan terdapat Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) yang sama hingga usulan yang disetujui belum diterima oleh Disdikbud. “IKK yang sama itu yakni pada SMA 2, SMA 14 dan SMA 9 di Kabupaten Malinau, IKK-nya masih sama dengan IKK SMA 1 Malinau sehingga kami belum menerima data sekolah mana saja yang disetujui,” bebernya.

Selain melalui DAK, dikatakan Sigit bahwa bantuan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) juga terkucur di Kaltara. Bantuan ini untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah di wilayah Terpencil, Terluar, dan terdepan (3T). “Informasinya, Kaltara mendapat bantuan itu. Namun, hingga saat ini kami belum mengetahui sekolah mana saja yang mendapatkan bantuan itu. Lantaran, sekolah yang mendapatkan bantuan itu dipilih langsung oleh Kemen-PUPR,” jelas Sigit.

Dikatakan Sigit, bantuan untuk sekolah yang dipilih Kemen-PUPR itu, berdasarkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kaltara. Dari Dapodik itulah, pemerintah pusat akan melihat sekolah mana yang memiliki kerusakan berat sehingga sekolah itu itu dapat diprioritaskan untuk direhab. “Kalau kami melihat, sekolah yang rusak berat itu paling banyak di daerah Malinau dan Bulungan. Di Nunukan juga ada, namun rusaknya tidak signifikan,” tuntasnya.(humas)