Perkuat Ekspor, Pemerintah akan Sertifikasi Komoditas Pertanian

Perkuat Ekspor, Pemerintah akan Sertifikasi Komoditas Pertanian
EDISI 64 : Kepala DPKP Kaltara, Andi Santiaji Pananrangi, menjadi narasumber Respons Kaltara Edisi 64 di Kedai 99, Kamis (28/11).

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara berencana memperkuat ekspor komoditas pertanian. Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Andi Santiaji Pananrangi pada Talkshow Respons Kaltara Edisi ke-64 di Kedai 99 Jalan Lembasung, Kamis (28/11).

Salah satu langkah awal yang harus dilakukan, sebut Andi Santiaji adalah memperkuat kelembagaan pada petani. Menurutnya, meski ekspor komoditas pertanian cukup tinggi di Kaltara, petani juga harus melakukan perawatan lahan berkala hingga pasca panen. Ini, dapat menjaga kualitas hasil pertanian yang diproduksi. “Sehingga pada saat diekspor kualitasnya benar-benar terjaga,”katanya.

Komoditas tani yang saat ini terus diekspor adalah pisang. Dijelaskan Andi Santiaji, buah pisang memiliki potensi untuk dikembangkan di seluruh wilayah di Kaltara. Hanya saja pendistribusiannya masih cukup berbelit hingga hasil tani tersebut bisa dipasarkan di luar negeri seperti Negara Malaysia.

Untuk mempercepat proses pendistribusian itu, Pemprov (DPKP Kaltara) bersama instansi Badan Karantina Kelas II Tarakan, akan membicarakan ini pada pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo). Di mana proses pendistribusian akan dipersingkat, sehingga ekspor komoditas pertanian seperti buah pisang bisa langsung dari provinsi termuda ini.

“Akan kita bicarakan ini pada Sosek Malindo. Kendala kita adalah moda transportasi yang saat ini belum memenuhi standar internasional. Kita akan mengupayakan agar hal itu segera terwujud. Di mana ini akan memberikan dampak positif secara langsung ke petani,”jelasnya.

Selain itu, penyuluh pertanian juga sangat memiliki peran penting. Penyuluh pada masing-masing daerah dapat menentukan komoditas yang cocok, mulai dari lokasi, hingga pembiayaannya. Seperti diketahui, pada hari yang sama juga digelar Sarasehan Pertanian yang melibatkan 45 penyuluh pertanian dari kabupaten/kota se Kaltara. “Saya ingin ini dilakukan serius, matang dan tidak setengah-setengah,”jelasnya.

Kaltara juga masuk dalam 13 provinsi yang ditunjuk sebagai pelaksana program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani). Di mana ia bertugas untuk membangun sektor pertanian yang berpusat di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) pada tingkat kecamatan.

“Sasaran dan sebaran lokasi kegiatan Kostratani di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 11 BPP, yaitu  di Kabupaten Bulungan 2 BPP,  Kabupaten Nunukan 5 BPP, dan Kabupaten Malinau 4 BPP,”sebut Santiaji.

Senada dengan itu, Kepala Balai Karantina Kelas II Kota Tarakan, Akhmad Alfaraby mengungkapkan, pihaknya juga akan lebih selektif dalam menjaga kualitas ekspor komoditas pertanian yang ada di Kaltara dengan melakukan sertifikasi hasil pertaniannya. “Ini rutin kita lakukan, guna menjaga kualitas barang yang akan kita kirimkan ke pasar internasional, juga memastikan kesehatan barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia,”bebernya. (humas)