Sederhanakan Birokrasi, Pemerintah Terapkan OSS

Sederhanakan Birokrasi, Pemerintah Terapkan OSS
PELAYANAN PUBLIK: Asisten II Setprov Kaltara H Syaiful Herman saat membuka rakor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten/kota di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (5/3) (Foto © Humas Prov Kaltara)

NUNUKAN – Pemerintah ingin menyederhanakan perizinan. Untuk itu, diciptakan model perizinan terintegrasi yang cepat dan mudah melalui penerapan Online Single Submission (OSS).

 

Demikian disampaikan Asisten II Setprov Kaltara H Syaiful Herman saat membuka rapat koordinasi  pelayanan terpadu satu pintu se-Kalimantan Utara di Nunukan, Selasa (5/3).

 

Pada acara bertema “Implementasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS” itu, penyederhanaan perizinan bertujuan akhir mengurangi rentetan panjang birokrasi. “Mengacu pada PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 24/2018 tentang Pelayanan Integrasi Secara Elektronik, seluruh daerah, kementerian/lembaga harus menggunakan aplikasi OSS. Ini juga bentuk reformasi sistem perizinan yang mendorong terwujudnya birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah yang lebih mudah, cepat dan terintegrasi,” jelas H Syaiful.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara Risdianto menuturkan,

dalam melakukan perizinan pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki nomor induk berusaha (NIB). Untuk mendapatkan NIB pelaku usaha harus menggunakan aplikasi OSS. Yang nantinya aplikasi OSS ini akan terintegrasi dengan aplikasi Simpatik atau Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik.

 

“Kita mereplikasi aplikasi Simpatik milik Jawa Barat. Seperti kita ketahui aplikasi Simpatik merupakan aplikasi online yang telah direplikasi oleh 17 provinsi di Indonesia,” ujarnya. (humas)